SERANG - Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu
terganjal infrastruktur. Hal itu terungkap dalam rapat antara
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pemprov Banten
yang membahas tindak lanjut pengembangan PPN Karangantu di Kecamatan
Kasemen, Kota Serang, Kamis (2/2). Pasalnya, setelah PPN Karangantu naik
statusnya dari yang sebelumnya hanya Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Karangantu, hingga saat ini belum memiliki infrastruktur serta sarana
dan prasarana penunjang pelabuhan yang sesuai dengan statusnya saat ini.
Asda II Pemprov Banten M Shaleh mengatakan, PPN Karangantu akan berperan sebagai pusat pengembangan usaha perikanan dan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan. Sedangkan untuk pengembangan PPN Karangantu, saat ini Pemprov Banten sudah mempersiapkan lahan yang dihibahkan kepada KKP seluas 6.640 meter persegi. “Lahan tersebut diperuntukkan bagi pengembangan wilayah laut, nantinya laut akan direklamasi untuk dilebarkan. Kemudian lahan itu juga akan dibuat kolam untuk daratan. Ini merupakan bagian dari perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana PPN Karangantu,” ujar Shaleh.
Shaleh menambahkan, dalam pertemuan itu Menteri KP Sharif C Sutardjo dan Gubernur Ratu Atut Chosiyah juga membahas rencana kunjungan kerja Menteri KKP ke Banten pada 10 Februari ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan, Kabupaten Pandeglang. “Rencananya Pak Menteri akan memberikan bantuan kapal 30 GT sebanyak delapan unit, 15 unit motor roda tiga, dan dua unit mobil coolbox,” katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Suyitno menambahkan, PPN Karangantu itu akan dijadikan sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Banten dan akan dilengkapi fasilitas dan sarana penunjang lain. Hal ini sebagai upaya mewujudkan pelabuhan perikanan yang akan berperan sebagai pusat pengembangan usaha perikanan dan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan. “Pengembangan PPN Karangantu ini sudah ada master plannya. Menurut rencana, pembangunan infrastrukturnya akan dibangun pada tahun ini dan akan dilakukan selama tiga tahap dan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dijelaskan Suyitno, tahap pertama pengembangan PPN Karangantu ini akan dilakukan mulai 2012 hingga 2016. Untuk pengembangan pembangunan tahap pertama akan dilakukan pengerukan alur perairan laut, pembuatan alur sungai, dan rehab drainase. “Pengembangan pelabuhan ini dananya akan bersumber dari dana APBN,” katanya.
Suyitno menerangkan, pengembangan tahap kedua baru akan dilakukan mulai 2017 hingga 2025. Pengembangan pembangunan pada tahap kedua ini akan dibangun dermaga labuh untuk kapal-kapal besar yang akan bersandar, pondasi, dan fasilitas lain. Sedangkan pada tahap ketiga baru memasuki tahap perlengkapan yaitu dengan melengkapi PPN dengan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang lain. “Di antaranya adalah kantor pelabuhan, poliklinik, laboratorium perikanan, lapangan olahraga, pabrik es, dan pasar ikan,” katanya.
Dalam rapat yang berlangsung di kantor KKP di Jakarta itu, dipimpin oleh Menteri KP Sharif C Sutardjo. Sementara Gubernur Ratu Atut Chosiyah didampingi Asda II Pemprov Banten M Shaleh dan Kepala DKP Provinsi Banten Suyitno. (bon/alt/zen)
Asda II Pemprov Banten M Shaleh mengatakan, PPN Karangantu akan berperan sebagai pusat pengembangan usaha perikanan dan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan. Sedangkan untuk pengembangan PPN Karangantu, saat ini Pemprov Banten sudah mempersiapkan lahan yang dihibahkan kepada KKP seluas 6.640 meter persegi. “Lahan tersebut diperuntukkan bagi pengembangan wilayah laut, nantinya laut akan direklamasi untuk dilebarkan. Kemudian lahan itu juga akan dibuat kolam untuk daratan. Ini merupakan bagian dari perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana PPN Karangantu,” ujar Shaleh.
Shaleh menambahkan, dalam pertemuan itu Menteri KP Sharif C Sutardjo dan Gubernur Ratu Atut Chosiyah juga membahas rencana kunjungan kerja Menteri KKP ke Banten pada 10 Februari ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan, Kabupaten Pandeglang. “Rencananya Pak Menteri akan memberikan bantuan kapal 30 GT sebanyak delapan unit, 15 unit motor roda tiga, dan dua unit mobil coolbox,” katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Suyitno menambahkan, PPN Karangantu itu akan dijadikan sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Banten dan akan dilengkapi fasilitas dan sarana penunjang lain. Hal ini sebagai upaya mewujudkan pelabuhan perikanan yang akan berperan sebagai pusat pengembangan usaha perikanan dan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan. “Pengembangan PPN Karangantu ini sudah ada master plannya. Menurut rencana, pembangunan infrastrukturnya akan dibangun pada tahun ini dan akan dilakukan selama tiga tahap dan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dijelaskan Suyitno, tahap pertama pengembangan PPN Karangantu ini akan dilakukan mulai 2012 hingga 2016. Untuk pengembangan pembangunan tahap pertama akan dilakukan pengerukan alur perairan laut, pembuatan alur sungai, dan rehab drainase. “Pengembangan pelabuhan ini dananya akan bersumber dari dana APBN,” katanya.
Suyitno menerangkan, pengembangan tahap kedua baru akan dilakukan mulai 2017 hingga 2025. Pengembangan pembangunan pada tahap kedua ini akan dibangun dermaga labuh untuk kapal-kapal besar yang akan bersandar, pondasi, dan fasilitas lain. Sedangkan pada tahap ketiga baru memasuki tahap perlengkapan yaitu dengan melengkapi PPN dengan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang lain. “Di antaranya adalah kantor pelabuhan, poliklinik, laboratorium perikanan, lapangan olahraga, pabrik es, dan pasar ikan,” katanya.
Dalam rapat yang berlangsung di kantor KKP di Jakarta itu, dipimpin oleh Menteri KP Sharif C Sutardjo. Sementara Gubernur Ratu Atut Chosiyah didampingi Asda II Pemprov Banten M Shaleh dan Kepala DKP Provinsi Banten Suyitno. (bon/alt/zen)
0 komentar:
Your comment / Pengembangan Karangantu Terganjal Infrastruktur